Bagaimana Kondisi Ekonomi Indonesia Tetap Bergerak Di Tengah Pemulihan Nasional Akibat Dari Pandemi Covid-19

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu.

Dampak yang terlihat dari adanya Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian diberbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada pada triwulan I dan II di tahun 2020. Pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi Negara.

Pandemi Covid-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Saiful, menyebut ada tiga dampak besar pandemi Covid-19 ini bagi perekonomian nasional.

1.      Dampak yang pertama menurutnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli.

2.      Dampak kedua dikatakannya adalah bahwa pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha.

3.      Dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut, Pemerintah telah melakukan tindakan cepat, program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha UKM/UMKM.  dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut, Pemerintah telah melakukan tindakan cepat, program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha UKM/UMKM.

Kondisi Perekonomian di Indonesia Selama Covid-19 2020 dan Tahun 2021.

    Selama pandemi Covid-19 tahun 2020 Laju pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97 persen (yoy), tetapi memasuki kuartal II terkontraksi hingga 5,32 persen (yoy). Kuartal II merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi Covid-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada pada triwulan II 2020.

    Memasuki kuartal III, saat PSBB mulai dilonggarkan, kegiatan ekonomi mulai menggeliat. Kontraksi ekonomi mulai berkurang menjadi 3,49 persen. Dengan catatan dua kuartal berturut-turut kontraksi, maka ekonomi Indonesia secara teknis masuk dalam resesi. Pada kuartal IV, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, ekonomi masih akan minus di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 0,9 persen. Itu artinya, Indonesia diperkirakan menutup tahun 2020 pada angka pertumbuhan ekonomi minus.

        Selama tahun 2020, pemerintah tercatat tiga kali mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pada Maret-April, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,4 persen hingga minus 2,3 persen. Pada Mei-Juni, perkiraan lebih pesimistis di angka minus 0,4 persen hingga minus 1 persen. Setelah melihat berbagai perkembangan, pada September-Oktober, proyeksi pertumbuhan kembali direvisi menjadi kontraksi 1,7 persen hingga 0,6 persen.

        Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya telah dikerahkan oleh pemerintah unuk mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia ke positif, dan dari kebijakan tersebut memberikan respon yang sangat baik, dapat dilihat pada kondisi perekonomian di Indonesia tahun 2021.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2021 melejit hingga 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan demikian, Indonesia berhasil kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi, setelah beberapa triwulan terakhir berada dalam tekanan resesi akibat dampak pandemi Covid-19. Capaian ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 17 tahun yang lalu.

Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari beberapa negara lain. Pertumbuhan ekonomi India tercatat tumbuh 1,6 persen di kuartal II-2021. Sementara Korea Selatan hanya tumbuh 5,69 persen dan Jepang -1,6 persen. Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen pada kuartal II 2021 menandakan strategi yang disusun cukup berhasil. Bahkan realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,1 persen. Capaian ini menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar dan mulai menunjukkan hasil.

Salah satu strategi yang cukup berhasil mendongkrak pemulihan ekonomi berasal dari bantuan sosial. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Kucuran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah, mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan.

Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 ini membuat ekonomi Indonesia kembali ke angka positif. Tercatat sejak tahun 2020, Indonesia memasuki resesi karena pertumbuhan ekonomi minus pada 4 kuartal berturut-turut. Di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi berada di angka -0,74 persen, masih lebih baik dibanding kuartal II-2020 yang mencatat kontraksi terdalam sebesar -5,32 persen. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Porsi kedua komponen itu bahkan mencapai 84,93 persen. Konsumsi rumah tangga pada kuartal II -2021 ini tumbuh 5,93 persen yoy karena masyarakat mulai yakin untuk melakukan aktivitas konsumsi.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada kuartal II-2021 tercatat sebesar 104,42 poin, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 82,14 poin. Indikasi lain juga terlihat dari penjualan eceran yang tumbuh sebesar 11,62 persen. Pertumbuhan ini terjadi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, sandang, suku cadang, aksesoris, bahan bakar kendaraan, dan barang lainnya. Kepercayaan masyarakat untuk melakukan kembali konsumsi juga didorong dengan adanya vaksinasi dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua hal itu diyakini membuat mobilitas masyarakat berangsur normal pada beberapa aktivitas, meski dengan pembatasan.

Secara spasial, pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Andil Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah yang terbesar, yakni 57,92 persen. Wilayah Sumatera memiliki andil kedua terbesar setelah Pulau Jawaterhadap PDB sebesar 21,73 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah, wilayah Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,75 persen.

Data menunjukkan bahwa berbagai sektor usaha telah menunjukkan pertumbuhan ke jalur positif. Yang semula terpuruk pun sudah berangsur pulih. Semoga untuk seterusnya pemulihan ekonomi nasional ini berjalan baik.

Keputusan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan II merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi Covid-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomipada triwulan II 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan, Covid-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan.

Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan kebijakan – kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintanh Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomer 1 Tahun 2000 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan, kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui tiga faktor yang menjadi game changer. Pertama yakni melalui investasi di sektor kesehatan. Intervensi kesehatan dilakukan antara lain dengan pemberian vaksinasi gratis bagi 181,5 juta orang sehingga diharapkan akan mampu mencapai herd immunity pada awal 2022.Selain itu, upaya penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus digalakkan, baik dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) maupun dengan TLI (tes, lacak, dan isolasi) yang komprehensif.

Kedua, seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN terus didorong realisasinya dan selalu dievaluasi penggunaannya. Penyaluran PEN juga terus dipercepat untuk mendorong kinerja perekonomian kembali ke zona positif.

Terakhir, kebijakan reformasi struktural. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan pada sumber daya manusia, infrastruktur, serta upaya perbaikan kemudahan berusaha.Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) juga terus dioptimalkan untuk mempercepat pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan berusaha.

Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 (tiga) kebijakan yang akan dilakukan diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan batuan – bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Pemerintah memberikan bantuan penundaaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Tantangan dalam Implementasi Pemulihan UMKM

Program pemuliah UMKM dalam implementasinya menghadapi beberapa tantangan sehingga realisasinya masih ada yang relatif rendah. Program pemulihan ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kemeneg BUMN, Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu meliputi subsidi bunga, realokasi penempatan dana untuk restrukturisasi, Banpres produktif, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam implementasi klaster UMKM adalah permasalahan validitas data, validitas kriteria penerima, ketepatan sasaran dan kesulitan pelaku UMKM untuk memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang diterapkan dalam program.

Program dari klaster UMKM yang sudah terealisasi dengan cukup baik seperti program penempatan dana untuk restrukturisasi juga menghadapi tantangan dalam implementasi. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini yaitu realokasi anggaran keseluruhan program UMKM termasuk anggaran penempatan dana yang akan diadjust turun untuk dialokasikan ke program UMKM lainnya, informasi suku bunga penyaluran penempatan dana untuk memastikan suku bunga yang diberikan ke masyarakat lebih murah dan menaikkan permintaan kredit.

Dalam program subsidi bunga memilii tantangan terkait dengan aturan dan juga terkait persepsi tata cara pelaksanaan program yang berbeda. Selain itu, kendala dalam implementasi program subsidi bunga diantaranya ketidaksamaan pemahaman antara penyalur KUR dan pengajuan sesuai termin, kecepatan pemrosesan data dan tagihan sangat tergantung pada tingkat partisipasi BLU dan koperasi, terdapat persepsi penyalur KUR bahwa tambahan subsidi bunga KUR hanya dapat diberikan kepada debitur yang dilakukan restrukturisasi, dan dinamika perubahan regulasi yang cepat membuat penyalur harus menyesuaikan proses bisnis dan sistemnya. Permasalahan kebijakan di PMK85 tahun 2020 juga menjadi kendala dalam implementasi subsidi bunga.

Program PEN Terakselerasi Signifikan pada Klaster Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta.

Realisasi program PEN sampai dengan 20 Agustus 2021 mencapai Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu. Realisasi di sektor kesehatan mencapai Rp77,18 triliun, digunakan untuk penggunaan RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 426,94 ribu pasien, pemberian insentif untuk 861,9 ribu nakes, dan santunan kematian untuk 278 nakes, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang. Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp 99,33 triliun terutama untuk pemberian bantuan PKH, BST, Kartu prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan beras. Sementara itu, di program prioritas terealisasi sebesar Rp50,25 triliun digunakan untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp48,02 triliun terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 11,84 juta usaha, IJP UMKM dan korporasi, penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non KUR. Sementara pemberian insentif usaha telah terealisasi sebesar Rp51,97 triliun untuk insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

Pendapatan Negara Semakin Optimal, Mengindikasikan Kelanjutan Pemulihan Ekonomi

Peningkatan kinerja belanja dan investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan. Sampai dengan bulan Juli 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.031,5 triliun atau tumbuh 11,8 persen, mengalami perbaikan baik dari sisi Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP. Penerimaan pajak mencapai Rp647,7 triliun, tumbuh 7,6 persen (yoy). Penerimaan neto mayoritas jenis pajak terus membaik, menunjukkan kegiatan ekonomi yang mulai tumbuh. Begitu pula jika ditinjau secara sektoral, penerimaan neto mayoritas sektor utama yang membaik menunjukkan berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik. Pemanfaatan insentif pajak berlanjut pada tahun 2021, hingga pertengahan Agustus mencapai Rp51,97 triliun, terdiri dari insentif dunia usaha (PMK-9) sebesar Rp50,24 triliun, insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) sebesar Rp304,6 miliar, serta insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) sebesar Rp1,43 triliun.

Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan, sebesar 29,5 persen (yoy), mencapai Rp141,21 triliun didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. Kinerja Cukai tumbuh 18,2 persen (yoy) didorong pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan efektivitas kebijakan dan pengawasan di bidang Cukai. Kinerja Bea Masuk tumbuh 9,2 persen (yoy) dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, sedangkan kinerja Bea Keluar tumbuh 888,7 persen (yoy) didorong peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif kepabeanan dan cukai khususnya di bidang kesehatan untuk impor alat kesehatan dan vaksin.

Selanjutnya, kinerja PNBP sampai dengan bulan Juli 2021 mencapai Rp242,1 triliun, tumbuh 15,8 persen (yoy). Kinerja PNBP semakin membaik didukung meningkatnya pendapatan SDA Migas dan Nonmigas, PNBP lainnya dan pendapatan BLU, yang masing-masing tumbuh 8,1 persen, 62,9 persen, 31,2 persen, dan 97,4 persen (yoy).

Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi

Defisit APBN masih terjaga, hingga 31 Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun atau 2,04 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp447,8 triliun atau 44,5 persen target APBN.

Kebutuhan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN menurun sebagai dampak dari optimalisasi penggunaan SAL dan penurunan outlook defisit. Kinerja pasar SBN terus membaik, ditunjukkan dari pergerakan yield yang semakin menurun dibandingkan sejak awal tahun 2021. Pembiayaan berjalan on-track didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama solid dengan Bank Indonesia. Kontribusi Bank Indonesia dalam pembelian SBN sesuai SKB I hingga 20 Agustus 2021 telah mencapai Rp136,01 triliun, yang terdiri dari SUN SKB I sebesar Rp92,82 triliun dan SBSN SKB I sebesar Rp43,19 triliun. Dengan pelaksanaan SKB III antara Pemerintah dan Bank Indonesia maka target penerbitan SBN di pasar perdana akan disesuaikan.

Selanjutnya, Pembiayaan Investasi terealisasi cukup baik, seiring penyelesaian proses administrasi dan penyusunan regulasi. Hingga 18 Agustus 2021 telah tercapai sebesar Rp54,1 triliun, terdiri atas: Investasi kepada LMAN sebesar Rp11,1 triliun, Dana Pembiayaan Perumahan (DPP) sebesar Rp11,0 triliun, Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp20,0 triliun, Pemberian Pinjaman PENDaerah sebesar Rp10,0 triliun, serta Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebesar Rp2,0 triliun.

Memasuki Kuartal III-2021, pemulihan ekonomi terus berlanjut ditopang kerja keras APBN. Upaya untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Namun langkah antisipatif dan penanganan Pemerintah telah menunjukkan hasil nyata dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Tren positif Pendapatan Negara diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, sehingga kerja keras APBN dalam penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional tetap terjaga. Kualitas belanja negara juga terus diperbaiki agar dapat mendukung momentum pertumbuhan. Selain itu, peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam penerapan 3T dan 5M, serta partisipasi dalam program vaksinasi untuk menuju target herd immunity di akhir tahun 2021.

BERITA ACARA SEMINAR NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2021

 

Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar telah melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dalam bentuk Webinar, Sabtu (31/07/2021). Seminar Nasional ini dilaksanakan dari pukul 07.30 – 11.00 WIB. Kegiatan ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Musyawarah Wilayah Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Jawa Bagian Tengah (IMEPI JABAGTENG). Mengingat belum diperbolehkannya melaksanakan kegiatan secara offline, maka Seminar Nasional kali ini dilaksanakan secara online melalui platform Zoom Meeting dan live di channel YouTube Himepa02 Untidar.

Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh HIMEPA kali ini mengusung tema “Taper Tantrum sebagai Ancaman yang Mengintai Perekonomian Indonesia”. Berdasarkan tema ini, topik pembahasan dalam seminar adalah dampak taper tantrum terhadap perekonomian dan strategi Indonesia dalam menghadapi dampak taper tantrum di masa pandemi. Kegiatan seminar nasional ini dibuka secara resmi dan dimeriahkan dengan sambutan Wali Kota Magelang, Kepala Wakil Rektor Bidang 3 Universitas Tidar, dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Adapun seminar Nasional ini diikuti oleh 268 peserta. Sejumlah undangan lainnya juga turut serta dalam seminar kali ini seperti, Gugus Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, dosen program studi Ekonomi Pembangunan, delegasi ormawa Universitas Tidar, serta delegasi himpunan anggota IMEPI JABAGTENG.

Seminar Nasional HIMEPA FE Untidar tahun 2021 ini memiliki tujuan untuk menjaring pemikiran dan melatih mahasiswa untuk berpikir kritis tentang Taper Tantrum sebagai ancaman yang mengintai perekonomian Indonesia. Selain itu, sebagai dasar untuk bahan kajian kegiatan Musyawarah Wilayah IMEPI JABAGTENG.

Seminar nasional ini mengundang pemateri yang luar biasa yaitu Bapak Faisal H. Basri, S.E., M.A. yang membawakan materi mengenai dampak dan strategi dalam menghadapi taper tantrum bagi Indonesia di masa pandemi Covid-19. Beliau menjelaskan topik seminar dengan sangat jelas yang disertai dengan data – data yang akurat. Beliau membawakan materi yang sangat menarik dan informatif terkait taper tantrum yang terjadi di Indonesia. Hal ini tentunya membuat peserta yang hadir begitu antusias dalam mengikuti jalannya seminar nasional.

Ekonomi Singapura Pulih Ditengah Pandemi, Meninggalkan Resesi di Q1 2021

 

 

          Ekonomi Singapura tumbuh lebih pesat dari perkiraan pemerintah maupun analis pada kuartal I tahun ini. Pemerintah Singapura merilis data ekonominya di kuartal I tahun 2021 (Q1 2021) pada Selasa (25/5/2021). Dalam rilis itu, tercatat bahwa ekonomi Negeri Singa tumbuh 1,3% (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2020 lalu. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam setahun terakhir saat pandemi Covid-19 melanda. Ini juga memperlihatkan bagaimana Singapura lepas dari resesi, setelah ekonomi sebelumnya negatif tiga kuartal berturut-turut.

          Pada basis kuartal ke kuartal, ekonomi Singapura tumbuh 3,1%. Ini lebih cepat dari perkiraan pemerintah sebelumnya sebesar 2%. Dalam pertumbuhan itu, tercatat sektor manufaktur meningkat sebesar 10,7% dari tahun lalu. Hal itu didorong oleh output yang lebih kuat dalam kelompok elektronik, teknik presisi, dan bahan kimia. Meski begitu, konstruksi mengalami kontraksi sebesar 22,7% tahun ke tahun. Sektor ini terbebani oleh penurunan proyek sektor publik dan swasta. Sementara itu sektor jasa naik sedikit, 0,5% dari tahun lalu. Ini meningkat dari kontraksi 4,7% di kuartal sebelumnya.

Strategi Singapura Hadapi Resesi

          Melihat data tahun 2020, perekonomian Singapura mengalami kontraksi sedikit lebih baik dari yang diprediksi di tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas pada kuartal IV setelah adanya pelonggaran pembatasan terkait Covid-19. Ekonomi Singapura mengalami kontraksi 5,8% pada 2020 (year on year/yoy). Angka itu lebih baik dari perkiraan resmi yang sebelumnya sekitar -6% dan -6,5%. Secara khusus, pada kuartal terakhir tahun lalu, ekonomi Singapura menyusut 3,8% dibandingkan tahun lalu (yoy). Sehingga pada kuartal keempat, Product Domestic Bruto (PDB) dari Singapura tumbuh 2,1%. Namun, ini yang terburuk sejak kemerdekaan lebih dari setengah abad yang lalu dan kontraksi tahunan pertama sejak 2001. Perekonomian yang bergantung pada perdagangan Singapura terpukul oleh penurunan aktivitas tahun lalu karena negara-negara secara global memberlakukan lockdown untuk memperlambat penyebaran Covid-19.

          Seperti dilaporkan CNBC, pada akhir Mei lalu, pemerintah Singapura mengumumkan stimulus sebesar 33 miliar dolar Singapura (sekitar 349.6 triliun rupiah). Stimulus digunakan untuk mendukung ekonomi yang sangat terpukul akibat pandemi. Paket stimulus itu merupakan yang keempat, yang diumumkan oleh Singapura sejak wabah Covid-19 melanda dunia. Bersama dengan tiga paket stimulus sebelumnya, Singapura akan menghabiskan hampir 100 miliar dolar Singapura (sekitar 105,9 triliun rupiah) untuk membantu bisnis dan rumah tangga menghadapi dampak ekonomi dari pandemi virus corona. Berikut ini merupakan langkah-langkah stimulus yang ditempuh Singapura:

• Dukungan upah yang ditingkatkan, bagi bisnis yang tidak dapat melanjutkan operasi setelah penguncian lockdown atau Circuit Breaker dicabut bulan Juni, atau mereka yang berada di sektor yang terpukul keras;
• Keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu, seperti konstruksi, serta kelautan dan lepas pantai;
• Keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah;
• Memperluas jumlah peluang di sektor publik dan swasta ke lebih dari 40.000 pekerjaan

          Stimulus tersebut belum berdampak signifikan terhadap perekonomian Singapura pada saat itu. Dikutip dari Reuters, pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebelumnya. Manufaktur, keuangan dan asuransi, serta perdagangan grosir mendukung ekspansi selama kuartal tersebut. Sebelumnya, analis memperkirakan kenaikan 0,9 persen. MTI mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB sepanjang 2021 sebesar 4 persen hingga 6 persen untuk saat ini. Namun, mereka tetapi memperingatkan tingkat ketidakpastian yang lebih besar dari biasanya yang disebabkan oleh pandemi serta pembatasan domestik baru terhadap virus tersebut.

          Sektretaris Kementerian Perdagangan dan Industri Gabriel Lim mengungkap meskipun ada kemungkinan bahwa ekonomi Singapura akan mengungguli perkiraan pertumbuhan untuk 2021 jika permintaan eksternal melebihi ekspektasi, ada juga risiko penurunan yang signifikan. Secara kuartal ke kuartal, ekonomi tumbuh 3,1 persen pada kuartal pertama. Negara ini sering dianggap sebagai penentu pertumbuhan global karena perdagangan internasional mengerdilkan ekonomi domestiknya. Pemerintah telah menyalurkan lebih dari S$100 miliar atau setara US$75,34 miliar ke dalam perekonomian untuk mengatasi dampak buruk tersebut. Bank sentral mempertahankan kebijakan moneter akomodatifnya pada pertemuan terakhirnya di April. Edward Robinson selaku Wakil Direktur Pelaksana Monetary Authority of Singapore (MAS), mengatakan dorongan akomodatif dan suportif dari kebijakan fiskal dan moneter terus mengalir melalui sistem. Sikap kebijakan tetap sesuai dan bank sentral Otoritas Moneter Singapura (MAS) akan meninjau kebijakan pada Oktober 2021, sesuai jadwal. Dia pun menambahkan bank sentral akan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika inflasi, serta pertimbangan pertumbuhan.

 

 

 

REFERENSI

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210525092810-17-248112/singapura-good-bye-resesi-ekonomi-tumbuh-13-di-q1-2021

https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/mengejutkan-ekonomi-singapura-tumbuh-02-yoy-pada-kuartal-i-2021?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16268825686816&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s

https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20210414/620/1381063/ekonomi-singapura-tumbuh-02-persen-pada-kuartal-i2021-manufaktur-jadi-penopang

https://www-cnnindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525104108-532-646586/ekonomi-tumbuh-13-persen-singapura-keluar-dari-resesi/amp?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16285701692407&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fekonomi%2F20210525104108-532-646586%2Fekonomi-tumbuh-13-persen-singapura-keluar-dari-resesi

https://economy.okezone.com/amp/2021/01/04/320/2338438/resesi-terburuk-ekonomi-singapura-minus-5-8-sepanjang-2020?page=1

TAPER TANTRUM DIKHAWATIRKAN TERJANG PEREKONOMIAN INDONESIA

 

 

Taper Tantrum berhubungan erat dengan adanya kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve (The Fed). Taper Tantrum merupakan kebijakan mengurangi nilai pembelian aset, seperti obligasi atau quantitative easing (QE) oleh The Fed. Apabila hal tersebut terjadi yaitu efek dari kebijakan Bank Sentral AS, The Federal Reserve ini dapat mendorong aliran modal asing ke luar dari Indonesia sehingga dapat memicu gejolak pasar keuangan.

Seperti diketahui, tapering yang dilakukan beberapa bank sentral negara maju memiliki potensi rambatan terhadap perekonomian khususnya dari sisi sistem keuangan. Sri Mulyani mengatakan ekspektasi pemulihan ekonomi yang cepat dan nyata memberi dampak nyata pada naiknya inflasi Amerika Serikat (AS).

Tapering ini dilakukan setelah sebelumnya bank sentral melakukan penurunan suku bunga untuk mengantisipasi perekonomian. Setelahnya, bank sentral akan melakukan pencetakan uang dengan membeli US treasury hingga mencapai US$ 120 miliar per bulannya. Lalu, seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi maka bank sentral akan mulai mengurangi pembelian surat utang. Inilah yang disebut taper tantrum. Hingga saat ini masih belum bisa dipastikan kapan keputusan tersebut akan diambil oleh The Fed. Namun pelaku pasar sudah mulai mengkhawatirkan kondisi tersebut akan segera terjadi seiring dengan semakin cepatnya akselerasi perekonomian Amerika pasca pandemi. Risiko yang saat ini dilihat paling dekat oleh investor adalah bayangan inflasi yang meningkat. Sebab jika inflasi meningkat mau tak mau The Fed akan mulai menaikkan suku bunga atau mengurangi pembelian surat utang.

Kemudian, pertimbangan lainnya adalah rendahnya data ekspor dan impor China karena dampak terjadinya kenaikan harga bahan baku hingga logistik yang tersendat. Sehingga diperkirakan dalam waktu dekat akan terjadi normalisasi inflasi. Pertimbangan lainnya adalah mulai stagnannya imbal hasil (yield) US treasury 10 tahun di kisaran 1,6%. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya ancaman inflasi, seperti yang disampaikan The Fed bersifat transitory.

Memang banyak faktor yang mendorong bank sentral AS melakukan pengetatan kebijakan moneter, sehingga dapat menimbulkan taper tantrum. Namun yang paling umum, dapat dilihat dari dua indikator utama, yakni data inflasi dan yield US treasury. Imbal hasil atau yield US treasury saat ini sudah naik ke kisaran 1,6%. Bahkan diperkirakan masih akan mendaki sampai level 1,9%. Sementara inflasi AS terus meningkat. Pada April, inflasi AS mencapai angka 4,2%. Ini tanda-tanda yang sudah terlihat setelah pemerintah menggelontorkan stimulus jumbo senilai USD 1,9 triliun yang dibagikan ke penduduknya.

Dampak Taper Tantrum ke Indonesia

1.      Kurs Rupiah Bisa Ambyar

Ketika asing menarik dananya dari instrumen investasi saham atau obligasi, kemudian keluar dari Indonesia, pasti membutuhkan dolar AS. Walhasil, permintaan dolar AS akan meningkat. Bila banyak orang yang tukar rupiah ke dolar AS, kurs mata uang Garuda bisa tertekan atau melemah. Apalagi disertai kepanikan, rupiah bisa ambrol.

Taper tantrum pernah terjadi dan memukul pasar keuangan Tanah Air di tahun 2013. Nilai tukar rupiah waktu itu di kisaran 9.700 per dolar AS. Tetapi merosot hingga Rp 14.700 per dolar AS pada September 2015. Pelemahannya lebih dari 50%. Sekarang saja kurs rupiah menyentuh level Rp 14.262 per dolar AS (data JISDOR BI per 8 Juni 2021). Sementara posisi 4 Januari 2021 sebesar Rp 13.903 per dolar AS atau melemah 2,5%.

Jika rupiah melemah, biasanya akan diikuti kenaikan harga emas, barang-barang dan bahan pangan impor, seperti barang elektronik, tempe (kedelai impor), bawang putih, dan sebagainya. Bila taper tantrum jilid 2 sampai benar-benar terjadi, mungkin saja rupiah akan bernasib sama dengan kondisi 2013. Atau justru bertahan karena pastinya Bank Indonesia (BI) sebagai regulator akan melakukan berbagai upaya untuk tetap menstabilkan nilai tukar rupiah.

2.      Suku Bunga Naik

Ini dampak yang ditakuti para debitur, kenaikan suku bunga bank. Sejauh ini, debitur dimanjakan dengan suku bunga rendah karena memang trennya demikian. Bayar cicilan jadi lebih ringan, termasuk angsuran KPR. Tetapi hati-hati dengan adanya taper tantrum jilid 2.

Saat ekonomi AS pulih, inflasi naik, maka The Fed berpotensi menaikkan suku bunga acuannya. Berarti kondisi sudah kembali normal. Efeknya apa? BI juga harus mengerek 7 Day Reverse Repo Rate. Biar tetap menjaga daya tarik investor. Investor melirik, debitur yang paceklik. Sebab pastinya perbankan bakal mengatrol tingkat bunga kredit. Otomatis, cicilan KPR dan pinjaman lain jadi lebih mahal.

3.      IHSG dan Investasi Saham

Dulu di 2013, porsi kepemilikan asing mondominasi di pasar saham. Kini, semakin menyusut. Persentasenya sebesar 41,40%. Jikalau terjadi taper tantrum, dana asing keluar, gejolak IHSG tidak akan separah 8 tahun silam. Meski begitu tetap kena guncangannya.

 

 

 

 

Referensi :

https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60cb1c85ad67d/memahami-taper-tantrum-yang-dikhawatirkan-sri-mulyani-dan-gubernur-bi

https://finansial.bisnis.com/read/20210615/55/1405720/apa-itu-taper-tantrum-kenali-pengertian-dan-penyebabnya

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210604064152-17-250486/ini-taper-tantrum-tsunami-yang-terjang-ekonomi-tahun-depan

https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210608082030-21-251271/ditakuti-jokowi-sri-mulyani-apa-itu-hantu-taper-tantrum

https://www.cermati.com/

https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/bila-taper-tantrum-terjadi-bagaimana-dampaknya-ke-pasar-saham-indonesia?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16249401299368&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s

 

 

Peluang Pengembangan Ekonomi Biru Dalam Rangka Memperbaiki Perekonomian Indonesia

 Peluang pengembangan ekonomi biru dalam Rangka memperbaiki perekonomian indonesia

APA ITU EKONOMI BIRU?

Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs. Ekonomi biru merupakan sebuah konsep pengembangan ekonomi dunia dengan prinsip berkelanjutan menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Ekonomi biru diterapkan sebagai upaya untuk pengembangan daerah pesisir. Salah satu cara pengembangannya yaitu dengan menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Ekonomi biru ingin menciptakan inovasi-inovasi usaha ekonomi yang bukan saja sehat dan ramah lingkungan, melainkan juga murah, efisien, tanpa sampah, dan bervisi kemanfaatan kolektif bagi komunitas lokal. 

KONSEP EKONOMI BIRU

Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan Small Island Development States (SIDS). Ekonomi biru dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah pesisir, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Konsep Ekonomi biru bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumber daya serta lingkungan pesisir dan lautan. Ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang menghasilkan laba yang dimiliki atau dilakukan oleh penduduk setempat. Ini berkelanjutan, dan tidak terbatas pada sumber daya alam. Misalnya, ekonomi biru tidak terbatas pada perikanan dan budidaya air tetapi juga termasuk pariwisata, pertambangan, transportasi.

Arus investasi diharapkan akan mengalir dengan adanya penerapan konsep blue economy atau ekonomi biru. Sistem tersebut dinilai mampu mendorong industrialisasi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan efisien. Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu lokasi pilot project implementasi konsep ekonomi biru di Indonesia. Program tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) dengan Food and Agriculture Organization (FAO) yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal. Kemudian, salah satu komoditas nasional yang dikembangkan khususnya yaitu di Indonesia bagian timur, dengan blue economy ini diharapkan industri dapat terserap semuanya.

SEBERAPA JAUH DUNIA DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI BIRU

Blue economy merupakan integrasi dari program industrialisasi perikanan yang sebelumnya digagas oleh kementerian yang sama. Industrialisasi perikanan merupakan model kegiatan usaha yang dibangun secara berkelanjutan (kontinyu) dengan berorientasi pada pasar ekspor. Syarat utama produk yang dijual dipasar ekspor salahsatunya adalah tracebility produk hasil perikanan harus terjaga dengan mengkedepankan biosekuritas dalam setiap proses kegiatan budidaya. Saat ini sudah ada semacam aturan yang dibuat dalam pasar global dan merupakan hasil konsorsium negara-negara perikanan dunia bahwa suatu produk perikanan akan diterima di pasaran suatu negara bila input kegiatan budidaya (media air, sarana dan prasarana), proses budidaya (pengobatan penyakit, pakan), dan output budidaya (ikan yang dihasilkan dan limbah budidaya) dilakukan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan. Pada kegiatan penangkapan juga demikian, termasuk dalam kegiatan pengolahan hasil perikanan, prinsip HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) harus diterapkan. Di Indonesia pemerintah telah membuat semacam standar (SNI) untuk menjamin kualitas ikan baik dalam input, proses maupun output sesuai dengan kualitas standar yang ditetapkan.

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi biru dapat menjadi kunci emas di dalam perencanaan pembangunan nasional. Langkah-langkah konkret dari penerapan "blue economy" ini terbagi menjadi tiga, yaitu : "Pertama adalah soal pemahaman yang lebih jelas tentang nilai dari ekosistem laut. Kedua, dengan lebih efektif mengaitkan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, ini terkait dengan kesinambungan bahan pangan dengan strategi ekonomi serta sosial pembangunan," sementara pendekatan ketiga adalah dengan transisi ekonomi dalam potensi ekonomi menyangkut pasar, industri, dan komunitas terhadap pola pembangunan yang lebih berkeadilan. Kegiatan nelayan di pantai nan elok Prinsip ekonomi biru dinilai tepat dalam membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut. Dalam konsep blue economy, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan berfokus pada tiga factor, yaitu, ekologi, sosial, dan ekonomi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, prinsip ekonomi biru tidak bertentangan dengan konsep ekonomi hijau Konsepsi ekonomi biru dapat menjembatani ekonomi hijau yang selama ini diterapkan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. 

Sebelum Indonesia berencana melaksanakan kebijakan ekonomi dengan model ekonomi biru (blue economy), sebetulnya model ini sudah diterapkan dibeberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti, Amerika Serikat, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Kanada dan Mexico. Penerapan model blue economy di Indonesia dimulai sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil yang dilaksanakan pada 13-22 Juni 2012. 

 Forum kerjasama ekonomi terbuka Asia Pasifik yaitu Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dibentuk sebagai upaya untuk memajukan segala aspek kegiatan ekonomi di Asia Pasifik pada bulan November 1989 di Canbera-Australia. Dengan anggota sebanyak 21 negara yakni, Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cina, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philipina, Russia, Singapore, China Taipei, Thailand, Amerika Serikat, Rusia, dan Vietnam.

SEBERAPA JAUH PELUANG INDONESIA DAPAT MEMANFAATKAN EKONOMI BIRU

Indonesia memiliki wilayah lebih dari 17.500 pulau, 108.000 kilometer garis pantai, dan tiga perempat wilayah berupa laut, maka laut merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 27 miliar dollar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan. Laut juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam. Terumbu karang dan mangrove mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir dan tsunami terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini bernilai setidaknya 639 juta dollar AS per tahun.

Kondisi penerimaan Manfaat jangka panjang tersebut Terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek pasca COVID-19 dengan kebutuhan jangka panjang di sektor kelautan. Sistem pengelolaan kunci seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan dapat diuji dan diterapkan saat ini, ketika tekanan sedang berkurang. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan. Paket pemulihan ekonomi dapat dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan seraya memperkuat ketahanan pesisir, antara lain melalui aktivitas restorasi pesisir dan laut yang bersifat padat karya, seperti restorasi mangrove dan pembersihan pantai di daerah yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata, dan investasi pada infrastruktur desa yang dibutuhkan. 

Pada akhirnya, laporan ini mengingatkan kita bahwa potensi ekonomi biru Indonesia merupakan serangkaian langkah nyata yang dapat ditempuh dengan kapasitas dan target yang ingin dicapai oleh Indonesia . Bank Dunia mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan strategi ekonomi biru melalui berbagai jenis investasi, seperti Program Lautan Sejahtera, investasi untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan memulihkan ekosistem kritis, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – investasi selama 20 tahun bagi pengelolaan dan penelitian terumbu karang, serta Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB ), yakni sebuah platform untuk perencanaan dan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bank Dunia juga memberikan dukungan teknis melalui Indonesia Sustainable Oceans Program, melengkapi upaya peningkatan kapasitas dan basis pengetahuan terkait ekonomi biru. Melalui berbagai upaya di atas dan berbagai kegiatan lainnya, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru untuk generasi sekarang dan mendatang.

Data lembaga pangan dunia PBB (FAO) mencatat, hingga 2050 mendatang penduduk dunia bisa mencapai angka 9,7 miliar jiwa. Itu berarti, diperlukan untuk menyediakan pangan yang berkecukupan sekaligus dengan berkelanjutan, mutlak harus dapat diwujudkan oleh dunia. Tantangan tersebut, sangat cocok untuk dijawab dengan konsep ekonomi biru. Pemanfaatan ekonomi biru untuk menjawab tantangan dari FAO tersebut, dipilih karena FAO sudah memperkirakan bahwa pada 2030 mendatang, kontribusi perikanan budidaya dalam kebutuhan perikanan di dunia akan mencapai 58 persen atau mendominasi secara keseluruhan dibandingkan dengan saudaranya, perikanan tangkap. Terlebih, saat ini perikanan budidaya sudah memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional dan diharapkan akan menjadi pemasok utama untuk kebutuhan perikanan nasional.

STRATEGI EKONOMI BIRU DI INDONESIA

Laporan Bank Dunia terbaru yang berjudul Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia, menjelaskan tentang status, tren, dan peluang menuju ekonomi biru di Indonesia. Berikut adalah usulan empat strategi utama bagi Indonesia untuk menjalankan transisi menuju ekonomi biru: 

1. Peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir (perikanan, mangrove, terumbu karang)

Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yag dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Sistem “scorecard” dan kadaster bagi kawasan laut dan pesisir (spatial title registry) guna menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir. Indonesia dapat melengkapi target restorasi mangrove yang ambisius - 600.000 hektar pada tahun 2025 - dengan kegiatan konservasi yang lebih kuat. 

2. Mobilisasi insentif dan investasi

Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, Investasi yang dibutuhkan akan sangat besar, tetapi pengalaman di tingkat global menunjukkan bahwa potensi imbal hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur seperti ini sangat tinggi (Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, 2020).

3. Sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data

Bentang laut Indonesia yang kompleks membutuhkan adanya sistem informasi terperinci dan tepat waktu bagi pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia. Dibutuhkan perluasan cakupan survei untuk mengumpulkan informasi stok dan panen bagi spesies tertentu, seiring dengan percepatan peluncuran sistem pemantauan dan pelaporan elektronik. 

4. Membangun kembali dengan “lebih biru" setelah pandemi COVID-19

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – investasi selama 20 tahun bagi pengelolaan dan penelitian terumbu karang, serta Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB ), yakni sebuah platform untuk perencanaan dan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. 

BAGAIMANA UPAYA PEMERINTAH INDONESIA SEBERAPA JAUH EFEKTIFITAS KEBIJAKAN YANG BERPENGARUH 

Pada era globalisasi dengan ekonomi berbasis sarat teknologi membutuhkan kerjasama yang kuat antar stakeholder dalam pembangunan regional. Seluruh sektor perlu dipetakan dan dianalisis untuk menghasilkan prioritas yang tepat dalam pembangunan regional.

Kerjasama dengan model Peneliti, Pemerintah, Industri harus mampu memperkuat dan membawa program litbang lebih dekat kepada kebutuhan penggunanya. 

Selain itu pemerintah daerah dapat memainkan peran dalam hukum dan regulasi terkait dengan implementasi Ekonomi Biru, sebagai berikut :

Memonitor keamanan produk yang diperdagangkan (baik pada tingkat lokal maupun global)

Kebijakan dan peraturan perundangan yang mendorong penemuan inovasi, dan investasi pada industri kreatif.

Kebijakan untuk kerjasama antara pihak yang efektif.

Di beberapa daerah, contohnya dalam kegiatan ekonomi (Pos Pemberdayaan Keluarga) POSDAYA, telah dimulai dengan pengembangan kolam ikan untuk petani nelayan yang biasa menangkap ikan dari laut, suatu proses petik, olah, jual yang menguntungkan dipraktekkan. Kolamkolam ikan yang biasa memetik ikan hasil budidayanya dan langsung dijual, dengan pelatihan sederhana dan penggunaan alat teknologi sederhana, maka dapat mengolah ikan tersebut menjadi abon ikan, nuget dan keripik ikan, yang mempunyai daya tahan lebih lama dan menghasilkan harga jual yang lebih tinggi. Sistem ekonomi biru tersebut tidak menghasilkan banyak limbah sisa tetapi justru membawa keuntungan yang lebih tinggi.

Beberapa kegiatan ekonomi POSDAYA :

Pelatihan pengolahan lele segar kepada peternak ikan lele menjadi sate lele, abon lele, keripik lele, dan jenis produk berbahan baku lele lainnya dan pemanfaatan sisa limbah lele berupa duri dan lainnya masih bisa digerus untuk campuran pakan lele.

Posdaya Plamboyan di Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memiliki produk unggulan yaitu penganan kripik Kadedemes. Makanan ini terbuat dari limbah kulit singkong yang digarap Nani Yulianingsih bersama kaum ibu dari Posdaya Plamboyan. Kulit singkong biasanya selalu terbuang karena tak berguna. Tapi di Posdaya Plamboyan justru menjadi uang karena berhasil diolah menjadi keripik

.

Gojek dan Tokopedia Merger Menjadi GoTo

 

Merger dua perusahaan start-up terbesar di Indonesia, GOJEK dan Tokopedia sedang hangat diperbincangkan dalam lini masa. Kedua perusahaan tersebut kini berkolaborasi membentuk suatu grup dengan sebutan GoTo dan akan menjadi perusahaan internasional yang membanggakan. GoTo berupaya mendorong kemajuan dengan menjadi ekosistem andalan masyarakat dalam menjalani keseharian. GoTo berkomitmen mewujudkan pemerataan ekonomi melalui teknologi untuk siapa saja dan di mana saja dengan melangkah jauh, melangkah bersama (go far,go together).

GoTo juga memiliki bisnis pembayaran dan layanan keuangan yang diberi nama GoTo Financial dan Andre Soelistyo dari Gojek akan menjadi CEO Grup GoTo, termasuk GoTo Financial didalamnya. Sedangkan Patrick Cao (Tokopedia) sebagai Presiden GoTo, Kevin Aluwi dan William Tanuwijaya masing-masing tetap menjadi CEO Gojek dan Tokopedia.

Alasan dibentuknya GoTo karena berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain dalam “e-conomy SEA 2019 dan 2020” menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menggunakan waktu 4,3 jam perhari untuk online dalam rangka keperluan pribadi. Untuk itu, grup GoTo akan menggarap pasar Indonesia yang memiliki potensi besar dan populasi muda yang sangat tanggap dengan teknologi modern. GoTo diharapkan mampu melindungi perekonomian wilayah dalam negeri dari saingan yang jauh lebih besar, Sea dan Grab, yang dapat menghambat upaya untuk tumbuh di Asia Tenggara. Sehingga, merger Gojek dan Tokopedia terlihat sebagai langkah yang defensif.

 

Pengaruh Merger Gojek dan Tokopedia Bagi Perusahaan

1.      Valuasi keduanya akan meningkat

Ekonom Bhima Yudhistira menilai penggabungan kedua perusahaan bakal membuat valuasi keduanya meningkat signifikan. Apalagi, Gojek akan melakukan IPO atau penawaran saham perdana dalam waktu dekat.

2.      Ekosistem digital dinilai akan lebih bagus

Apabila konsolidasi startup tersebut terjadi, maka integrasi model bisnis keduanya akan menghasilkan suatu ekosistem digital raksasa yang bisa dibilang tak tertandingi. Dari segi layanan, Gojek maupun Tokopedia bakal saling melengkapi dan memperkuat. Sistem pembayaran misalnya, Gojek memiliki GoPay yang selama ini menjadi andalan dalam dompet digital mereka.

3.      Meningkatkan daya saing

Berkaitan dengan daya saing atau kompetisi Tokopedia berharap bisa semakin berbicara dalam layanan e-commerce, khususnya terkait dengan dompet digital. Ditambah lagi, sektor e-commerce saat masa pandemik ini sedang naik daun. karena Shopee ada Shopeepay. Tokopedia ingin kejar juga, dengan gabung ke Gojek dia bisa mendapatkan semacam support sistem di pembayaran digital dari GoPay. Ini kan e-commerce besar dan menjadi peluang karena tumbuh tinggi.

4.      Bermanfaat dari sisi permodalan

Merger antara Gojek dan Tokopedia juga akan memperkuat permodalan keduanya. Apalagi, e-commerce besutan William Tanuwijaya itu juga direncanakan ingin melakukan IPO. Kalau digabungkan, atau bersamaan pendanaan yang diraup akan lebih besar lagi.

Dalam hal ini kemudian muncul pertanyaan mengapa banyak perusahaan melakukan merger atau penggabungan menjadi satu kesatuan?

Adapun sejumlah alasan perusahaan melakukan merger seperti, untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan sinergi operasional ataupun untuk menciptakan efisiensi yang lebih baik terhadap perusahaan. Strategi merger merupakan salah satu alternatif untuk perluasan usaha tersebut. Dengan bergabung, dua perusahaan atau lebih menjadi lebih mudah untuk saling menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan yang akan diperoleh juga lebih besar di bandingkan jika perusahaan tersebut melakukan usaha sendiri-sendiri.

 

Dampak Merger Gojek dan Tokopedia Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, merger Gojek dengan Tokopedia bisa berdampak terhadap perekonomian nasional apabila penjualan lokal atau domestik bisa dioptimalkan. Tokopedia adalah platform jual beli barang dan menjadi salah satu e-commerce yang menguasai pasar. Sementara, Gojek punya ekosistem layanan transportasi, makanan, dan lainnya. Gojek belum punya e-commerce. Dengan merger, keduanya makin besar.

Merger Gojek dan Tokopedia menghasilkan grup GoTo yang diklaim akan meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 2 persen. Grup ini juga digadang-gadang menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang penghasilan seiring dengan berkembangnya bisnis perusahaan dan bertumbuhnya ekonomi.

UMKM yang bergabung di Tokopedia akan mampu memasarkan produknya melalui Gojek sehingga diyakini merger keduanya akan memperluas pasar dari UMKM yang sudah bernaung. Selain mempercepat proses digitalisasi UMKM, proses pemasaran UMKM bisa lebih terbantu eksposur dan daya jangkaunya, terlebih karena Gojek dan Tokopedia adalah aplikasi digital yang paling banyak pengguna aktifnya di Indonesia. UMKM yang tergabung di Tokopedia nantinya dapat memanfaatkan infrastruktur logistik express atau pengiriman cepat yang telah dibangun Gojek. Dengan begitu maka diharapkan terjadi efisiensi di ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Langkah merger diharapkan akan memberi dampak ekonomi yang baik kepada semua pihak. Merger kedua perusahaan ini juga berdampak kepada meningkatnya pendapatan driver antara lain dengan mengirikan lebih banyak pesanan dari pengguna Tokopedia. Bagi customer, kemudahan adalah yang ditawarkan oleh GoTo, khususnya kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan harian. Apalagi GoTo dirancang dengan layanan yang dinamakan on-demand yaitu layanan yang sangat luas, mulai dari mobilitas dan logistic, gaya hidup dan hiburan, hingga makanan groceries. GoTo juga dilengkapi dengan layanan keuangan dan pembayaran yang bekerjasama dengan 20 lebih mitra bank dan institusi keuangan.

 

Dari sisi pembangunan ekonomi, GoTo diharapkan bisa menciptakan perekonomian digital yang lebih inklusif. Pasca-merger, Grup GoTo memiliki sederet daftar investor blue-chip, seperti Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank Vision Fund 1, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa dan Warburg Pincus. Mengenai kepemilikan saham GoTo, sebagian besar dimiliki oleh SoftBank asal Jepang (15,3%) dan perusahaan Alibaba dari China (12,6%). PT. Bursa Efek Indonesia menyambut dengan baik merger kedua perusahaan ini serta menyambut rencana penawaran saham ke public.

 

 

 

 

Referensi :

 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210518142056-92-643796/driver-gojek-bisa-makin-cuan-usai-merger-dengan-tokopedia

 

https://www.idntimes.com/business/economy/amp/helmi/apa-keuntungan-goto-bagi-konsumen-merchant-dan-mitra-driver

 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210517125641-17-245969/gojek-tokopedia-resmi-merger-simak-6-fakta-brand-goto

 

https://m.cyberthreat.id/read/11629/Akankah-GoTo-Kuasai-Pasar-Ekonomi-Digital-Indonesia-Ini-Pandangan-INDEF