Apakah Ibu Kota Negara Baru Mendukung Kemajuan Bangsa Indonesia

 Rancangan pemindahan ibu kota negara bukanlah isu asing lagi bagi bangsa Indonesia, sudah tiga presiden yang membicarakan isu pemindahan ibu kota negara. Presiden Jokowi sendiri sebagai salah satunya sudah mencanangkan pemindahan ibu kota negara sejak tahun 2019 lalu. Sebagai realisasi dari rencana tersebut, pada hari Selasa, 18 Januari 2022 Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR RI. UU IKN adalah landasan atas rencana pemindahan ibu kota negara. Dengan diresmikannya UU IKN rencana pemerintah untuk pemindahan IKN sudah memiliki pondasi untuk bergerak sampai IKN benar-benar pindah.

 Pembahasan mengenai UU IKN ini sudah dilakukan kajian mendalam oleh para ahli, selain itu pemerintah juga berusaha untuk seterbuka mungkin menerima pendapat dan kritikan dari masyarakat, anggota PANSUS (Panitia Khusus) yang memiliki tanggung jawab atas rancangan UU IKN sudah mengundang 31 ahli, juga mengadakan pertemuan di 5 kampus yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk dimintai pendapat mengenai UU IKN ini, selain itu PANSUS sudah menemui masyarakat adat dari Kalimantan.

 Meskipun sudah dijelaskan demikian, masih banyak diterimanya keluhan dari masyarakat atas isu ini, bermula dari disahkannya RUU IKN menjadi UU IKN. Banyak masyarakat tidak mengerti untuk siapa dan urgensi apa sehingga ibu kota negara dipindah, juga pendaan yang merupakan masalah utama disini, apakah tepat dilakukannya proyek ini berdampingan dengan kondisi ekonomi yang sedang surut.

Gambaran pembangunan IKN baru mengusung tema green city, dengan rencana tersebut diharapkan para dewan yang bekerja untuk pemerintah memiliki suasana terbaik sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi terbaik bagi bangsa Indonesia. Ada pula dampak positif pemindahan IKN ini adalah akan adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya Jawa saja. Kita tahu persoalan ketimpangan pembangunan itu real adanya, dengan pemindahan IKN pemerintah akan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah Kalimantan dan wilayah timur khususnya yang dapat mendukung pembangunan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sana.

 Pemindahan IKN terpantau sejak tanggal l4 Maret 2022 dapat dipastikan akan terus berlanjut, progres hingga kini telah dibangun pondasi beberapa bangunan dan infrastruktur juga sudah dipasang patok sebagai tanda bahwa tanah tersebut akan dibangun sebagai ibu kota negara. Pro dan kontra tentu saja selalu hadir mengikuti pembangunan besar ini, banyak masyarakat khawatir mengenai dana yang akan digunakan untuk membangun IKN, walaupun rancangan sebelumnya pendanaan tak akan gunakan APBN, seiring berjalannya waktu justru APBN akan masuk menjadi bagian sumber dana pembangunan IKN, besar dana APBN yang dianggarkan yaitu Rp30T pada tahun 2023, hal ini menimbulkan beberapa pendapat kontra dimana dikatakan seharusnya pemerintah memprioritaskan APBN untuk pemulihan ekonomi alih-alih proyek IKN.

 Adapun skema pendanaan yang disiapkan diantaranya: dana APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara, swasta murni, dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, dan pendanaan lainnya misalnya seperti crowd funding. Dengan total anggaran sebesar Rp466T. Hingga saat ini gencar perhatian pemerintah atas proyek besar yang outputnya dan menjadi wajah baru bangsa ini, namun mengingat sedang sulit masa kini, apakah pembangunan akan berjalan lancar dan terwujud sesuai dengan cita-cita dan keinginan bersama.

Konflik Rusia - Ukraina "Bagaimana dengan Ekonomi Kita?"

DAMPAK PERANG RUSIA – UKRAINA TERHADAP NAIKNYA HARGA BARANG

DAN BAGAIMANA DAMPAK DALAM TAHAP PEMULIHAN EKONOMI.

Permasalahan yang mengancam sektor perekonomian baru-baru ini adalah konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana pada tanggal 24 Februari 2022 Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Peristiwa ini mengakibatkan banyak problematika baru bagi Indonesia, khususnya dalam dunia perekonomian. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyebutkan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina ini akan berdampak pada pergerakan harga komoditas, jalur perdagangan, dan jalur keuangan (kontan.co.id, 2022).

Pada tanggal 24 Februari 2022 Rusia memulai invasinya terhadap Ukraina. Hal ini langsung direspons dengan kenaikan harga minyak dunia ke level di atas USD100 per barel,tertinggi sejak 2014. meningkatnya harga minyak terjadi karena Rusia merupakan salah satu negara terbesar pemasok kebutuhan minyak dunia, yaitu sebesar 10%. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi dalam sektor pertaian seperti harga gandum yang naik sekitar 5,35% atau menjadi USD9,84 pergantang, dimana harga tersebut merupakan harga tertinggi sejak tahun 2008. Peningkatan harga gandum terjadi karena Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara penghasil gandum terbesar, yaitu menghasilkan sekitar 13% dari produksi gandum global (Kompas, 2 Maret 2022). Kenaikan harga akibat konflik Rusia dengan Ukraina akan mempengaruhi perekonomian global, dimana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan akibat kenaikan harga komoditas tersebut ,khususnya minyak bumi dan hasil olahan pertambangan. Konflik Rusia dengan Ukraina yang masih berlangsung saat ini berpotensi ,mengganggu kinerja perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut.

Konflik Rusia-Ukraina dapat menurunkan ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum sehingga berpotensi meningkatkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan di dalam negeri. Porsi perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina sesungguhnya nilainya tidak terlalu besar. Konflik saat ini yang terjadi diperkirakan hanya memberikan dampak berada pada kisaran 1%, baik untuk ekspor maupun impor (Media Indonesia, 26 Februari 2022). Namun komoditas perdagangan ke kedua negara merupakan komoditas yang cukup penting bagi Indonesia, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total nilai perdagangan Indonesia dengan Rusia pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing USD1,93 miliar dan USD2,74 miliar (Kompas, 2 Maret 2022). Total impor gandum Indonesia pada tahun 2021 mencapai USD3,54 miliar, di mana 25,91% atau USD919,43 merupakan impor dari Ukraina (Kompas, 26 Februari 2022). Adanya konflik antara Rusia dan Ukraina ini akan berdampak langsung pada terganggunya pasokan gandum impor dari Ukraina. Selain itu, konflik ini juga akan menyebabkan kenaikan harga gandum secara global yang selanjutnya akan berimbas pada industri pangan dalam negeri yang membutuhkan gandum sebagai bahan bakunya seperti mie,tepung terigu, roti, kue, dan lain-lain.

Ketergantungan yang tinggi terhadap kedua komoditas tersebut dikhawatirkan juga akan mendorong kenaikan harga komoditas lainnya, sehingga akan memicu terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Hal ini harus diwaspadai oleh Pemerintah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik akibat pandemi Covid-19, sehingga menambah beban bagi masyarakat Indonesia. Meskipun saat ini volume perdagangan Indonesia dengan kedua negara tidak begitu besar, namun komoditas perdagangan utama merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia. Dampak lain yang cukup berat akan dirasakan oleh Indonesia adalah adanya kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi secara global, di mana Rusia merupakan pengekspor 10% dari total minyak dunia. Kenaikan harga ini akan menekan kondisi fiskal Indonesia karena meningkatnya beban subsidi. Keadaan ini berpotensi menyebabkan surplus bagi neraca perdagangan Indonesia (kontan.co.id, 2022). Dampak dari konflik Rusia dan Ukraina pada sisi keuangan adalah banyaknya arus modal asing yang hilang dari Indonesia.Hal ini dikarenakan para investor mencari asset yang lebih aman (save heaven asset) untuk berinvestasi, seperti emas. Keadaan ini berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina menimbulkan dampak bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pada saat ini harga minyak melonjak di atas USD 100 per barel,kondisi ini juga akan berdampak pada kegiatan impor minyak Indonesia yang menyebabkan menaiknya harga minyak domestik. Kenaika harga BBM akan berpengaruh terhadap pendistribusian barang yang semakin mahal dan harga barang juga akan meningkat, hal ini berpotensi terjadinya inflasi serta menurunnya selera konsumsi masyarakat. Tentu hal tersebut tidak baik untuk perekonomian Indonesia yang baru saja mengalami tahap pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Pada awal tahun 2022, pemulihan ekonomi di Indonesia dapat berlangsung dengan baik,dibuktikan dengan perekonomian Indonesia yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,85-5,2 persen. Selain itu, kegiatan ekonomi pada Bulan Januari, baik produksi maupun konsumsi cukup kuat. Indeks PMI Indonesia tercatat 53,7 meningkat dibanding pada Bulan Desember 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan dalam negeri dan ekspor (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Kondisi ekonomi yang terbilang cukup stabil pada awal tahun 2022 ini, tidak dapat dijadikan acuan bahwa perekonomian dalam satu tahun kedepan akan baik-baik saja.

Dalam menanggapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, pemerintah juga telah menyusun berbagai kebijakan diantaranya yaitu melakukan komunikasi – komunikasi dan mencari alternatif kebijakan untuk pengadaan bahan pangan da ketersediaan bagi domestik,dalam kebijakan ini juga pemerintah mencoba berkordinasi dengan kementrian perdagangan dan kementrian perindustrian untuk melakukan kalibrasi terhadap kebutuhan pangan domestik. Selain itu juga kementrian keuanga telah merancang sekenario untuk tiga bulan kedepan untuk berjaga jaga apabila konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut selama tiga bulan kedepan, namun dari pihak kemenkeu juga menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu sampai kapan konflik ini terus terjadi.