Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjadikan pandemi COVID-19 menjadi momentum membebaskan Indonesia dari middle income trap, salah satunya melakukan reformasi di sektor perekonomian.
Kepala BKF Kementerian Keuangan, mengatakan pemerintah memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 dan dilanjutkan pada APBN 2021.
Penguatan reformasi di sektor-sektor penting dalam perekonomian menjadi fokus kebijakan fiskal 2021. Karena Indonesia tidak ingin terjebak dalam middle income trap dalam visi mencapai Indonesia maju di 2045.
APBN 2021 diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Apalagi program penanggulangan dampak COVID-19 sudah dilakukan pada tahun 2020, mulai di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun dukungan dunia usaha.
Sehingga, program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dilakukan pemerintah saat ini menjadi pondasi kuat untuk keluar dari middle income trap.
Pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi bergerak ke arah skenario sangat berat di 2020 atau menuju -0,4%. Hal tersebut dikarenakan dampak Corona belum juga diselesaikan. Apalagi dilihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I hanya sekitar 2,97%.
Hal Ini sudah menunjukkan koreksi aktivitas ekonomi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang 2020.
Pemerintah masih memegang angka pertumbuhan ekonomi pada level 2,3% sampai -0,4% atau dari skenario berat menuju sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah menambah alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp 695,2 triliun.
Sumber : Detik finance
